MELACAK SEJARAH NAHDLATUL ULAMA – Bagian 1
A. Dunia Islam Sebelum Kelahiran NU
Nahdlatul Ulama pada waktu berdirinya ditulis dengan ejaan lama “Nahdlatoel Oelama (NO)”, bermakna “kebangkitan kaum ulama”, berdiri untuk mempertahankan kehidupan keagamaan Ahlus Sunnah Wal Jamaah (Aswaja) berdasarkan 4 (empat) mazhab yaitu Hanafi, Maliki, Syafi’i, dan Hambali dalam bidang Fikih, Asy’ariyah dan Maturidiyah di bidang Teologi dan merujuk Junaid al-Baghdadi dan al-Ghazali dalam bidang Tasawuf. Nahdlatul Ulama juga lahir untuk membendung sikap kaku kaum modernis maupun puritan dalam praktek keberagamaan. Namun sebelum dijelaskan proses lahirnya NU di Nusantara, perlulah terlebih dahulu digambarkan latar belakang dunia Islam internasional pra kelahiran NU.
Dunia Islam pada Perang Dunia I (berakhir pada 1918) yang dikuasai Kesultanan Turki Usmani di Turki mengalami keguncangan politik kekuasaan. Kekuasaan sultan yang meneruskan tradisi kekhalifahan Islam di seluruh dunia mulai dipersoalkan oleh kaum nasionalis Turki yang dipimpin oleh Musthafa Kemal Pasha. Di mana akhirnya pada tahun 1922 Majelis Rakyat Turki menghapus kekuasaan Sultan Abdul Majid dan menjadikan Turki sebagai negara berbentuk Republik, dan dua tahun kemudian, yakni pada 1924, Majelis Rakyat Turki itupun menghapuskan lembaga khilafat.
Perkembangan politik di Turki tersebut ternyata cukup bikin bingung dunia Islam. Ada di antara para pemimpin Islam yang kemudian mulai berpikir untuk membentuk khilafat baru. Termasuk kaum muslimin Indonesia, yang merasa ikut bertanggung jawab untuk menyelesaikan masalah tersebut. Saat itu, pada 1924, kebetulan Mesir sedang mempersiap¬kan sebuah muktamar tentang masalah khilafat tersebut.
Penguasa Mekkah, Syarif Husein (yang menguasai kota-kota suci Islam setelah runtuhnya Daulah Utsmaniyah pada 1916) membentuk semacam dewan penasehat khalifah, termasuk di antaranya 2 (dua) orang Asia Tenggara yang bermukim di Mekkah, dan mengadakan sebuah Kongres Haji (Mu’tamar al-Hajj) di Mekkah pada Juli 1924, dengan harapan mendapatkan dukungan internasional bagi klaimnya atas gelar khalifah. Kongres ini adalah yang pertama dari serangkaian kongres Islam internasional yang diselenggarakan pada 1920-an.
Namun para pesertanya gagal mencapai kata sepakat untuk memberikan dukungan yang diharapkan Syarif Husein. Beberapa bulan kemudian (Oktober 1924), musuh politik Syarif Husein yakni Abdul Aziz Ibnu Sa’ud menyerbu Makkah dan membuyarkan keinginan-keinginannya. Pada akhir tahun berikutnya, seluruh Hijaz (yakni, bagian sebelah barat semenanjung Arab), termasuk pelabuhan penting Jeddah, berada di tangan Ibnu Sa’ud, sementara Husein sudah melarikan diri ke luar negeri dan tak punya kekuasaan sama sekali.
Pada waktu itu, sedang dilakukan persiapan-persiapan penyelenggaraan Kongres Khilafat yang akan diadakan di Kairo pada Maret 1925. Inisiatif penyelenggaraannya berasal dari para ulama Al-Azhar, yang didorong oleh Raja Mesir, Fu’ad, calon lain untuk kursi khalifah. Pemikir pembaru terkemuka, Rasyid Ridha, salah seorang penyelenggaranya, sudah mengirim undangan kepada Sarekat Islam dan Muhammadiyah, organisasi penting yang ada di Indonesia saat itu. Namun kesulitan-kesulitan internal di Mesir mengganggu persiapan kongres dan menyebabkan kongres itu harus ditunda sampai Mei 1926.
Dalam pandangan Ibnu Sa’ud (penguasa Hijaz yang baru), persiapan Kongres Kairo, dengan kemungkinan terpilihnya Raja Fu’ad sebagai khalifah baru, merupakan ancaman atas posisinya terutama di Hijaz. Karena itu, Ibnu Sa’ud menyelenggarakan kongres tandingan di Mekkah selama Juni-Juli 1926 dengan menyelenggarakan tema tentang haji, tetapi kenyataannya ia berusaha untuk memperoleh legitimasi umat Islam. Kedua kongres yang hampir bersamaan itu menunjukkan adanya persaingan untuk meraih kedudukan sebagai pemimpin seluruh umat Islam.
B. Suasana di Tanah Air
Tahun 1920-an juga merupakan rentang waktu di mana di Indonesia pun diadakan kongres-kongres umat Islam. Di tahun-tahun 1922-1926, para aktivis Muslim dari berbagai organisasi dan perhimpunan mengadakan serangkaian kongres bersama (yang disebut Kongres al-Islam) untuk membicarakan berbagai masalah penting yang menjadi keprihatinan bersama. Semua aliran Islam Indonesia terwakili dalam kongres-kongres ini, walaupun wakil kaum modernis terlalu banyak.
Kongres al-Islam ke-III yang diselenggarakan Desember 1924, didominasi pembicaraan mengenai khilafah, dan para pesertanya memutuskan untuk mengirimkan delegasi yang mewakili Sarekat Islam, Muhammadiyah dan kaum tradisionalis ke Kongres Kairo. Karena terjadi penundaan di Mesir, delegasi ini tidak jadi berangkat. Menjelang Kongres Al-Islam ke-IV pada Agustus 1925, datang pula undangan untuk menghadiri Kongres Mekkah. Masalah penentuan pilihan antara Kairo dan Makkah, dan masalah sikap yang diambil terhadap rezim Sa’udi yang baru berkuasa di Mekkah, menimbulkan perselisihan pendapat antara Sarekat Islam dan Muhammadiyah serta tradisionalis.
Baik Kongres di Kairo maupun di Mekah tidak satupun memperhatikan tradisi lokal Islam di belahan dunia lainnya (di luar Jazirah Arab, red.) Kalangan tradisionalis Indonesia merasa khawatir dengan kondisi yang ada. Ibnu Sa’ud dan pengikutnya kaum Wahabi terlihat cukup keras mempertahankan pemahaman keagamaannya yang kaku dalam memahami bid’ah dan sebagainya, misalnya penentangan Wahabi terhadap segala sesuatu yang bernada ‘pemujaan’ kepada wali dan orang yang sudah meninggal. Kaum Wahabi sudah banyak menghancurkan makam di dalam dan di sekitar kota Mekah serta memberangus berbagai praktik keagamaan tradisional. Bagi kaum Muslim tradisionalis Indonesia, penaklukan atas Mekkah tersebut merupakan peristiwa yang sangat mencemaskan. Secara sederhana disebutkan bahwa situs-situs penting yang hilang dapat melunturkan pemahaman dan bahkan tidak mengenal sejarah sama sekali.
Namun yang paling utama di atas situasi dunia Islam saat itu adalah, NU ingin mempertahankan sistem bermazhab, karena bermazhab itu merupakan keharusan di mana setiap orang tidak mungkin melakukan ijtihad sendiri tanpa didasari dasar-dasar keagamaan yang kuat. Sementara Imam mazhab lebih tinggi dalam menetapkan hukum dengan kemampuan dan penguasaan teks, metodologi dan aspek-aspek sejarah yang melatar belakangi lahirnya suatu hukum (tarikh tasyri’).
Pada 21-27 Agustus 1925, digelar Kongres al-Islam IV di Yogyakarta. Salah satu agendanya ialah membahas undangan Raja Ibnu Saud kepada umat Islam Indonesia untuk menghadiri Kongres Islam se-Dunia di Makkah. Undangan itu juga dibahas dalam Kongres Al-Islam V di Bandung, 5 Februari 1926. Dalam kedua kongres tersebut, kaum muslim modernis, seperti Muhammadiyah dan Sarekat Islam sangat mendominasi sehingga kalangan tradisionalis tidak mendapatkan kesempatan untuk berangkat bersama utusan Kongres al-Islam dari Indonesia.
Namun, pada saat itu kaum tradisionalis sudah memutuskan untuk berangkat sendiri menyampaikan pendapatnya kepada penguasa Hijaz. Hal ini didorong oleh Kiai A. Wahab Chasbullah yang merupakan juru bicara kaum tradisionalis paling vokal pada Kongres Al-Islam kepada para Kiai terkemuka di Jawa Timur agar mengirimkan utusan sendiri ke Mekkah untuk membicarakan masalah madzhab dengan Ibnu Sa’ud. Akhirnya untuk tujuan ini, mereka membentuk sebuah komite Komite Hijaz, yang bertemu di rumah Kiai A. Wahab Chasbullah di Surabaya pada tanggal 31 Januari 1926 untuk menentukan siapa yang akan diutus.
Pertemuan tersebut antara lain memutuskan, mengirim delegasi yang terdiri dari K.H. Wahab Hasbullah dan Syekh Ahmad Ghunaim Al-Mishri untuk menghadiri Kongres Islam se-Dunia di Makkah sekaligus menemui Raja Ibnu Saud. Mereka membawa pesan para ulama agar Ibnu Saud menghormati ajaran mazhab empat dan memberikan kebebasan dalam menunaikan ibadah.
Dua orang utusan ini ternyata membawa hasil yang memuaskan, seperti yang diharapkan sejak semula, yaitu merupakan janji-janji yang diberikan oleh penguasa Hijaz (Saudi Arabia) sebagai berikut:
- Meskipun Penguasa Hijaz dan Nejed (Saudi Arabia sekarang) beraliran Wahhaby, akan tetapi akan bersikap adil serta melindungi adanya ajaran empat Madzhab.
- Tidak dilarangnya pengajaran Ahlussunnah Wal Jama’ah atau yang berhaluan Empat Madzhab yang biasa berlaku dalam Masjidil Haram sejak dulu kala.
- Tidak akan mengganggu atau melarang orang-orang yang akan berziarah ke makam-makam di wilayah Hijaz dan Nejed, terutama makam-makam yang bersejarah, misalnya makam Nabi, sahabat-sahabat Nabi dsb.
Janji-janji seperti itu, selanjutnya termaktub di dalam surat resmi Raja Ibnu Su’ud Nomor: 2082, tgl. 24 zulhijjah 1347 H / 13 Juni 1928 M, yang dikirimkan kepada Pengurus Besar Nahdlatul ‘Ulama.
C. Kelahiran Jam’iyyah NU
Pembentukan Komite Hijaz yang dilakukan di rumah KH. Wahab Hasbullah ini dianggap sebagai hari lahirnya Nahdlatul Ulama. Selain Rapat Komite Hijaz memutuskan hal tersebut di atas, juga menyusun Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, yang terdiri dari dua bagian, Syuriyah tan Tanfidziyah.
Pengurus Syuriyah waktu itu:
Rois Akbar : KH Hasyim Asy’ary, Tebuireng Jombang.
Wk. Rois Akbar : KH Dahlan Surabaya (Kebondalem)
Katib Awal : KHA Wahhab Hasbullah Surabaya
Katib Tsani : KH Abdul Halim Cirebon
A’wan : KH M Alwi Abdul Azis Surabaya
KH Ridlwan Surabaya
KH Sa’id Surabaya
KH Bisyri Sansoeri Denanyar Jombang
KH Abdullah Ubaid Surabaya
KH Nachrowi Malang
KH Amin Surabaya
KH Masyhuri Surabaya
KH Nachrowi Surabaya
Musytasyar : KHR Asnawi Kudus
KH Ridlwan Semarang
KH Mas Nawawi Sidogiri Pasuruan
KH nDoro Muntaha Bangkalan Madura
Syaikh A. Ghanaim Al Mishry, Mesir
KHR Hambali Kudus
Pengurus Tanfidziyah adalah sbb:
Ketua : H. Hasan Gipo Surabaya (aslinya Blora)
Penulis : M. Siddiq (Sugeng Yododiwiryo) Pemalang
Bendahara : H. Burhan Surabaya
Pembantu : H. Saleh Syamil Surabaya
- Ichsan Surabaya
- Ja’far Alwan Surabaya
- Utsman Surabaya
- Ahzab Surabaya
- Nawawi Surabaya
- Dahlan Surabaya
- Mangun Surabaya
Pada awal berdirinya, NU belum menetapkan anggaran dasar. Baru pada muktamar 1928, organisasi ini menetapkan anggaran dasar untuk mendapatkan pengakuan pemerintah Hindia Belanda. Belakangan, Nahdlatul Ulama menetapkan anutannya terhadap empat mazhab (Hanafi, Maliki, Syafi’i, Hanbali) demi kemaslahatan umat. Artinya, NU tampil sebagai pengawal kesinambungan tradisi dan ajaran empat mazhab dan akidah Ahlusunnah wal Jama’ah.
Di samping itu, NU memiliki manhaj al-fikr yang memberi makna terhadap nilai-nilai Aswaja dalam konsep atau prinsip-prinsip Mabadi al-Ummah. Nilai-nilai Aswaja sebagai prinsip Mabadi al-Ummah paling tidak dapat dikelompokkan pada dua bentuk; (1) Aswaja sebagai metode perumusan konsep agama dengan menggunakan naql dan akal secara berimbang; dan (2) Aswaja sebagai metode perumusan konsep agama yang bertolak dari pendapat kaum ulama dan kemudian mengujinya kembali dengan nash Alqur’an dan Sunnah (al-Hadis).
Kalangan NU menyakini perimbangan naql dan aql; Metode ini sangat lentur, fleksibel, tawasuth, i’tidal, tasamuh dan tawazun. Keseimbangan demikian memungkinkan adanya sikap akomodatif atas perubahan-perubahan yang berkembang dalam masyarakat, sepanjang tidak bertentangan secara prinsipil dengan nash-nash formal. Hal ini tercermin dari sikap aswaja yang mendahulukan nash namun juga memberikan porsi yang longgar terhadap akal, tidak mengenal tatharruf, tidak mengkafirkan ahl al-qiblat yang meliputi semua aspek kehidupan, baik aqidah, muamalah, akhlaq, sosial politik, budaya dan lainnya. Kelenturan aswaja inilah yang bisa mengantarkan NU dapat diterima oleh mayoritas ummat Islam.
Selanjutnya, berprinsip “Qabul nasyath al-hadlari li ummatin qadimah min janib ummatin haditsah ma’a al-qudrah fi al-tarkib wa al tasykil”. Dari tarif tersebut dapat diimplementasikan pada qaidah, “al-Muhafadzatu ‘ala qadim al-shalih wa al-akhdzu bi al-jadid al-ashlah”.
NU di Sumatera Utara
Tidak banyak masyarakat yang mengetahui sejarah berdiri dan perkembangan ormas keagamaan Nahdlatul Ulama (NU) di Sumut, bahkan kalangan Nahdliyyin Sumut sekalipun. Ketua PWNU Sumut, Ashari Tambunan, mengungkapkan kegelisahannya bahwa tidak mustahil nanti kalangan NU Sumut tidak lagi mengetahui sejarahnya akibat tidak ada usaha kodifikasi historis NU dan telah meningggalnya seluruh saksi sejarah NU. “Saat ini dapat dihitung dengan jari tokoh-tokoh NU Sumut yang masih hidup sebagai saksi sejarah NU di Sumut”, katanya.
Menurut H. Ashari Tambunan, motif utama yang mendasari gerakan para ulama membentuk NU ialah motif keagamaan, yakni sebagai dakwah Islam dengan berlandaskan paham ahlus sunnah wal jama’ah. Selain itu katanya, NU menganut empat madzhab dalam rangka melaksanakan amar ma’ruf dan nahi munkar serta meningkatkan ukhuwah islamiyah, sementara di bidang sosial, NU mengusahakan terwujudnya keadilan sosial dan keadilan hukum bagi seluruh rakyat untuk menuju kesejahteraan umat di dunia dan keselamatan di akhirat.
Peneliti sejarah IAIN-SU, Prof. Dr. Abbas Pulungan, bahwa keberadaan NU awalnya di Jawa, telah diketahui oleh Syekh Musthafa Husein (Pimpinan Pesantren Musthafawiyah Purbabaru, Madina) melalui komunikasi beliau dengan banyak ulama di sana yang sama-sama alumni Mekah. Beliau juga sering mengadakan perjalanan ke Jawa untuk berdakwah di samping profesi beliau sebagai pedagang. Namun sebelumnya ulama-ulama di Sumatera Utara, khususnya di Tapanuli Selatan telah mempunyai perkumpulan akbar yang dinamai AII (Al-Ittihadiyah Islamiyah Indonesia), dipimpin oleh Syekh Musthafa Husein sendiri yang memiliki 62 cabang se Tapanuli.
Abbas Pulungan yang juga mantan ketua PWNU Sumut 1996 ini juga mengungkapkan bahwa melalui hasil kesepakatan pada Tabligh Akbar AII di Madrasah Mardiyah Islamiyah Panyabungan pada tahun 1946 inilah disepakati akan dibentuknya organisasi besar umat Islam dan ditugaskan kepada Syekh Musthafa Husein untuk merealisasikannya. Pembentukan organisasi ini adalah untuk menyebarkan paham Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah, membendung gerakan Islam puritan dan menyatukan kekuatan Islam melawan penjajahan Belanda yang kembali datang ke tanah air setelah kemerdekaan Indonesia.
Selanjutnya Abrar M. Dawud Faza, MA (Sekretaris Lembaga Bahtsul Masail PWNU Sumut) dari hasil wawancaranya dengan Prof. Abbas menyebutkan, bahwa atas restu dari Syekh Musthafa Husein diadakanlah Pertemuan Akbar ratusan ulama dan pemimpin Islam yang bermazhab Ahlus Sunnah Wal Jamaah dari seluruh daerah di Tapanuli: Mandailing, Padanglawas, Angkolasipirok, Natal dan Sibolga di Madrasah Tarbiyah Islamiyah Kampung Bukit, P. Sidimpuan pada tanggal 7-9 Februari 1947.
Menurut Drs. H. Musaddad Lubis, M.Ag, Katib Syuriah PWNU Sumut, permusyawaratan yang berjalan dengan tertib dan lancar tersebut membuahkan keputuskan: Bahwa di Tapanuli didirikan suatu perkumpulan Islam dengan nama NAHDLATUL ‘ULAMA yang berpusat di Pulau Jawa, dengan susunan pengurus sebagai berikut:
Ketua Umum : H. Bahruddin Thalib Lubis
Ketua : M. Nuddin Lubis
Ketua Muda : Mhd. Amin Awal
Setia Usaha : Aminuddin Azis
Setia Usaha Muda merangkap
Bendahara : Alauddin Panggabean
Ketua-Ketua Bahagian :
- Pendidikan : Mhd. Amin Awal
- Penerangan : M. Nuddin Lubis
- Fatwa : Syekh Ja’far Abd Wahab
- Perencana : Sai Aman Nasution
Pembantu-pembantu : 1. Ali Husin Samin Siregar
- Syahrun Alam Hutabarat
- Siti Amas
Selanjutnya perlu dicatat kata Drs. H. Ali Imron Hasibuan (Wakil Rois Syuriah PWNU Sumut), pada waktu pembentukan perkumpulan NU ini di Padangsidimpuan, masih belum mempunyai Anggaran Dasar sama sekali, sehingga dalam penyusunan pengurus hanya menurut pendapat anggota/peserta musyawarah saja. Beberapa bulan kemudian, barulah diadakan hubungan dengan PBNU di Pulau Jawa, dan Anggaran Dasar pun dapat diterima.
Setelah Nahdlatul ‘Ulama diputuskan berdirinya di daerah Tapanuli, menurut tokoh dan ulama NU Sumut ini, maka pengurus besar “Al-Ittihadiyatul Islamiyah’ (AII) yang berpusat di Purbabaru mengumumkan bahwa seluruh AII di daerah Tapanuli telah dilebur menjadi Nahdlatul ‘Ulama mulai tanggal l9 Pebruari 1947.
Kemudian H. Bahruddin Thalib Lubis Sibolga sebagai Ketua al-Jam’iyah Washliyah di Kabupaten Tapanuli Tengah, membubarkan pula Cabang al-Washliyah di Kabupaten tersebut dan dilebur menjadi Jam’iyah Nahdlatul Ulama. Jadi NU mulai berdiri di Sumatera Utara adalah di P. Sidimpuan, namun kantor pusatnya pertama sekali di Sibolga di tempat kediaman ketua Umum H. Bahruddin Thalib Lubis, kemudian pindah ke Padangsidimpuan. Perlu diingat bahwa diantara ulama yang hadir dalam permusyawaratan kaum Muslimin di Padangsidimpuan itu, turut almarhum Syekh Musthafa Husein dari Purbabaru Mandailing.
Ditambahkan lagi oleh Drs. H. Abdullah Nasution (Wakil Ketua PWNU Sumut), bahwa pada saat-saat menjelang ditutupnya permusyawaratan itu, ulama besar ini mengadakan bai’ah (perjanjian) diucapkan bersam-sama dengan khusyu’ dan ikhlas yang isinya antara lain:
- Mempertahankan paham Ahlussunnah Wal Jama’ah dan aliran Madzhab.
- Membangun dengan sepenuhnya persyerikatan Nahdlatul ‘Ulama yang baru didirikan ini.
Kemudian pada akhir tahun 1952, atas usaha pengurus NU Sumut, M. Nuddin Lubis (Ketua) dan H. Abdul Jabbar Nasution (Sekretaris), diadakanlah pertemuan dengan beberapa ulama dan pemimpin-pemimpin Islam di rumah Tagor Muda Dalimunthe yang waktu itu beliau sebagai Imam Tentera di Sumatera Utara. Pertemuan ini sekedar memberi penjelasan mengenai NU dengan tujuan supaya cabangnya dapat dibentuk di Sumatera Timur. Lalu sekitar bulan Desember 1952, atas undangan dari Kiyai H. Abdul Majid Imam Mesjid Raya Medan, diadakan pula suatu pertemuan bertempat di rumah Haji Silam, seorang hartawan besar yang berjiwa Islam di Jalan Kanton Medan yang dihadiri oleh M. Nuddin Lubis.
Pada pertemuan itu terbentuklah pengurus NU Kota Medan dengan susunan pengurus sementara yang diketuai oleh Kiyai H. Abdul Majid.
Tokoh-tokoh pertama yang menjadi pelopor NU di Sumatera Timur antara lain:
- Kiyai H. Abdul Majid
- Tengku Yafizham, SH
- Syekh Abdullah Afifuddin langkat
- Haji Salam
- Haji Muda Siregar
- Haji Abdurrahman Jabbar
- M. Jamil Dahlan
- Sai Aman Nasution
- Haji Amiruddin
- Bangun Nasution
- Haji Datuk Marajo
- Rifa’i.
Kemudian pada 1 Januari 1953 keluar surat keputusan Pengurus Besar NU untuk memindahkan Kantor Wilayah NU Sumatera Utara dari Padangsidimpuan ke Kota Medan. Mula-mula berkantor di Jalan Kebudayaan. Pada tahun 1955 pindah ke Jalan Perdana No.56 dan pada tahun 1960 pindah ke Jalan Palang Merah No.80 dan sekarang dengan kantor baru di Jalan Sei Batanghari No. 52 Medan.
Berikut ini dideskripsikan susunan PWNU Sumatera Utara menurut rekaman dokumentasi yang ada di PWNU Sumut secara ringkas sebagai berikut:
Susunan Pengurus NU Sumatera Utara Periode ke-I (hasil Konferensi NU Se-Tapanuli di Padangsidimpuan tanggal 8 s/d 10 September 1950, yang dihadiri oleh: 1. K.H. Masykur, 2. Zainul Arifin dan 3. Saifuddin dari PBNU).
- Syuriyah
Rois : Syekh Musthafa Husein Purbabaru
- Tanfidziyah
Konsul : H. Bahruddin Thalib Lubis, Sibolga
Wkl. Konsul : Syekh Ali Hasan Ahmad
Ketua Harian : Nuddin Lubis
Sekretaria : H. A. Jabbar Nasution
Bendahara : H. M. Saleh
Pengurus NU Muslimat Periode ke II
Ketua I : Binyamin
Katua II : Ny. Agus Salim
Sekretaris I : Hj. Daimah
Sekretaris II : Dumasari
Bendahara : Siti Amas
Pembantu : 1. Siti Syam Lubis
- Siti Adum Lubis
- Sawiyah
- Hj. Zubaidah
Susunan Pengurus NU Sumatera Utara Periode ke III
(Hasil Konferensi NU Ke III di Binjai tanggal 25 s/d Pebruari 1956, yang dihadiri oleh KH. Wahid Wahab dari PBNU).
- Syuriyah
Rois : Syekh Abdullah Afifuddin
Wakil Rois : K. H. Abdul Majid
Katib I : H.O.K. Imran
Katib II : H. Amiruddin
- Tanfidziyah
Konsul : Nuddin Lubis
Sekretaris : H.A. Jabbar Nasution
Bendahara : H. Muda Siregar
- Bahagian-Bahagian
Da’wah : Sai Aman Nasution
Ma’arif : H. Tk Yafizham
Keuangan : Djamaluddin Tambunan
Mabarrat : H. Abd Rahman Jabbar
Ekonomi : Ali Hanafiyah Lubis
Pertanu : Abir Zuhdy
Sarbumusi : Bangun Nasution
Anshor : Abd. Djabbar Hamid
Lapunu : Sai Aman Nasution
Muslimat : Siti Hadjar
Susunan Pengurus Wilayah NU Sumatera Utara Periode ke IV
- Syuriah
Rois : Syekh Abdullah Afifuddin
Naib Rois I : K.H. Abd. Majid
Naib Rois II : H.A. Rahman Jabbar
Katib I : H.O.K. Imran
Katib II : H. Adnan Yahya
A’wan : 1. H. M. Thahir
- H. Ja’far Abd. Wahab
- Sulaiman Thaib
- Tanfidziyah
Ketua : Nuddin Lubis
Wkl. Ketua I : H. Tk. Yafizham
Wkl. Ketua II : H. Muda Siregar
Sekretaris I : H. A. Jabbar Ns
Sekretaris II : Abir Zuhdy
Bendahara : Alihanafiyah Lubis
Ma’arif : H. Tk Yafizham
Da’wah : Ali Husin samin Srg.
Lapunu : Sai Aman Nst
Ekonomi : Djamaluddin Tambunan
Mabarrat : H. Amiruddin
Ishlah : H.A. Rahman Jabbar
Ikabepi : Laut Harahap
Sarbumusi : Bangun Nasution
Pertanu : Abir Zuhdy
Senemi : Ridlwan bahrum
Muslimat : Siti Hajar
Fatayat : Siti Halus Siregar
Susunan Pengurus NU Sumatera Utara Periode Ke-V
(Hasil Konferensi NU di Berastagi tgl. 16 s/d 18 Maret 1963)
- Syuriyah
Rois : K. H Abdullah Afifuddin
Wakil Rois : K.H. Abd Majid
Katib I : Fachruddin Razi
Wakil Katib : O.K.H. Imran
A’wan : Syekh Abdul Hamid
Sulaiman Tahib
Syekh Ja’ar A. Wahab
- Tanfidziyah
Ketua : H.M. Nuddin lubis
Wkl Ketua I : Abir Zuhdy Dly.
Wkl Ketua II : H. A Jabbar Nst.
Wkl Ketua III : O.K. Hasan Darus
Sekretaris : Burhanuddin Nasution
Wkl Sekretaris : H. Amiruddin
Bendahara : Laut Harahap
Da’wah : Basyar Harahap
Pembelaan : H. Muda Siregar
Mabarrat : Karimuddin
Ma’arif : H. Tk. Yafizham
Sarbumusi : Bangun Nasution
Pertanu : Abir Zuhdy Dly
Anshor : H. Ismail Suleman
H.P.M.I : A. Rifa’i
Missi Islam : H. Muda Siregar
Lapunu : Sai Aman Nasution
Lesbumi : Ashabul Azhar
P.M.II : Abdul Rasyid
Muslimat : Ny. Djamaluddin Tambunan
Fatayat : Bintang Lubis
Susunan Pengurus NU Sumatera Utara Periode Ke-VI
(Hasil Konferensi NU tgl. 12 s/d 14 Mei 1967 di Medan)
- Syuriyah
Rois : K.H. Abdullah Afifuddin
Naib Rois I : H. Abdul Majid
Naib Rois II : H. Abir Zuhdy Daulay
Katib : H. Hamzah
Wakil Katib : Arbain
- Tanfidziyah
Ketua : H.M. Nuddin Lubis
Wkl. Ketua I : H. Hasan Darus
Wkl. Ketua II : Angin Bugis Lubis
Wkl. Ketua III : H. Ismail Suleman
Wkl. Ketua IV : Bangun Nasution
Sekretaris : H. Abd. Jabbar Nst
Wkl. Sekretaris I : Basyar Harahap
Wkl. Sekretaris II: Kamaluddin Lubis
Bendahara : A. Rifa’i
Da’wah : A. Muin BA – H. Makmur
Lapunu : H. Tk. Yafizham
Pembelaan : Tk. Badruszaman
Ma’arif : H. Tk. Yafizham SH
G.P. Anshor : Marahalim Harahap
Pertanu : Ali Umar
Mabarrat : Ahmad Nst.
Susunan Pengurus NU Sumatera Utara Periode Ke-VII
(Hasil Konferensi NU tgl. 16 s/d 17 April 1969 di Parapat)
- Syuriyah
Rois : Syekh Abdullah Afifuddin
Naib Rois I : H. Makmur Thahir
Naib Rois II : H. Adnan Yahya
Katib : H. Ali Husin Samin Srg
Wkl. Katib : H. Marah Ludin
A’wan : 1. Madjid Abdullah
- Syekh Ja’far Abd. Wahab
- H. Jamil Dahlan
- Fachruddin Razy Hrp.
- Tanfidziyah
Ketua : Syekh Abdullah Afifuddin
Wkl Ketua I : H. Ismail Suleman
Wkl Ketua II : H. Amiruddin
Wkl Ketua III : Hasan Basri Batubara
Wkl Ketua IV : H.M. Yusuf Tk. Imam
Wkl Ketua V : H. Tk. Yafizham SH
Sekretaris I : Angin Bugis Lubis
Sekretaris II : Basyar Harahap
Sekretaris III : Baharuddin Lubis SH
Sekretaris IV : T. F. Bako
Ishlah Dzatibain : Abd. K. Kuteh Sembiring SH
Bendahara : Bangun Nasution
Lapunu : H. Ismail Suleman
Da’wah : Drs. Burhanuddin Nst.
Susunan Pengurus NU Sumatera Utara Periode Ke-VIII, IX dan X (secara umum)
- Syuriyah
Rois : Syekh Ja’far A. Wahab
Wkl Rois : Syekh Ali Hasan Ahmad
K.H. Amin Awwal
K.H. Dahlan Musa
K.H. Ahmad Nasution
- Thoharuddin Ali
Drs. H. Ruslan Husein Nst.
Katib : H.B. Maraluddin Rangkuti
- Abdul Aziz Syarif
Zulyadden Nasution
Wakil Katib : H. Zainal Abidin Tanjung
H.M. Yakub Harahap
Alimuddin Siregar
Drs. H. Asnan Ritonga
- Tanfidziyah
Ketua : H.M. Nuddin Lubis (1954 – 1981)
- Muktar Muda Nst (1981 – 1986)
Marahalim Siregar (1986 – 1990)
Wakil Ketua : 1. H. Abd. Jabbar Nst
- Sai Aman Nasution
- H. Ismail Suleman
- Bangun Nasution
- Hasan Darus
- Agam Lubis
- Syahdan Hasibuan BA
- Amaluddin Nasution
- Usman Lubis BSc
- O.K.M. Chalid
Sekretaris : 1. H. Abd. Jabbar Nasution
- Burhanuddin Nasution
- Angin Bugis Lubis
- H. Abd. Rahman Darus
- Drs. HM. Hasan Ginting
Wkl Sekretaris : 1. Abd. Rasyid Nasution
- Baharuddin Lubis SH
- Mastar ‘Ain Tanjung
- M. Sotar Nasution
- Drs. Syariful Mahya Natali
- Darmansyah Sembiring
- Oloan Pardede
Susunan Pengurus NU Sumatera Utara Periode Ke-XI (1990 – 1994)
(Hasil Konferensi NU ke XI tgl. 12 s/d 14 Agustus 1990 di Sibuhuan Tapanuli Selatan)
- Mustasyar
- H. Abdullah Musthafa Nasution
- Syekh Abdul Wahab Muaramais
- Syekh Ja’far Abd. Wahab
- Drs. Burhanuddin Nasution
- H.M. Ali Yusren
- Dr. M. Ridhwan Lubis
- KH. Ridhwan Ahmad
- Syuriyah
Rois : Syekh Mukhtar Muda Nasution
Naib Rois : KH. Ahmad Nasution
Naib Rois : K. Thoharuddin Ali
Naib Rois : Kh. Usman Ilyas
Naib Rois : Drs. H. Ruslan Husein Nasution
Katib : Agam Lubis
Wkl. Katib : Alimuddin Siregar BA
Wkl. Katib : Drs. H. Asnan Ritonga : Abdul Rasyid
- Tanfidziyah
Ketua : H. Baharuddin Lubis SH
Wkl Ketua : Marahalim Siregar
Wkl Ketua : H. Muchlis Lubis
Wkl Ketua : Drs. Syahdan Hasibuan
Wkl Ketua : H. Abd. Jalil Siregar SH
Wkl Ketua : H. Ali Akbar Darus
Wkl Ketua : Oloan Pardede
Sekretaris : Drs. H. Zulkoddah Dasopang
Wkl Sekretaris : Drs. M. Idris Batubara
Wkl Sekretaris : Drs. H. Anwar Noor Siregar
Wkl Sekretaris : Darmansyah Sembiring SH
Bendahara : H. Pulokot Siregar
Wkl Bendahara : Aulia Tarigan
Ma’arif : Drs. H.M. Hasan Ginting
Mabarrat : Drs. Syahmenan Hasibuan
Da’wah : Drs. H. Hasan Manshur Nasution
Ekonomi : Firdaus Nasution
Susunan Pengurus NU Sumatera Utara Periode Ke-XII (1994 – 1998)
(Hasil Konferensi NU tgl. 6 – 8 Oktober 1994 di Pangkalan Masyhur Medan)
- Mustasyar
- Prof. DR. H. M. Ridhwan Lubis
- H. Baharuddin Lubis SH
- H. Abdullah Musthafa Nasution
- H. Mukhlis Yusuf
- Basyar Harahap
- H. Kalimuddin
- H. Syahrial Ams SH
- Syuriyah
Rois : Syekh Mukhtar Muda Nasution
Wkl Rois : Drs. H. Burhanuddin Nst. SE
Wkl Rois : KH. Usman Ilyas
Wkl Rois : Drs. H. Asnan Ritonga
Wkl Rois : H. Alimuddin Siregar
Katib : H. Imron Hasibuan
Wkl. Katib : H. Idris Nasution
Wkl Katib : Marauddin Rangkuti
Wkl Katib : Drs. M. Darwis Rangkuti
Wkl Katib : H. Mahmud Yani
A’wan : Drs. H.M. Nurdin Nasution
Drs. H. Ibrahim Harahap
- Bahauddin Nasution Lc
Tengku H. Damrah
Dr. Sationo Gaffar
Drs. H. Makmur Saleh Pasaribu
- Tanfidziyah
Ketua : Drs. Abbas Pulungan
Wkl Ketua : Drs. H.A. Rivai Siregar
Wkl Ketua : H. Hasan Basri Sa’i
Wkl Ketua : Drs. H. Zakaria Lubis
Wkl Ketua : Oloan Pardede
Wkl Ketua : Drs. H. Zaini Nasution
Sekretaris : Drs. H. Mhd. Idris Batubara
Wkl Sekretaris : Drs. Ismail Nasution
Wkl Sekretaris : Drs. Musaddad Daulay
Wkl Sekretaris : Drs. Ali Mansur Lubis
Wkl Sekretaris : Drs. Marwan Dasopang
Wkl Sekretaris : Saidun Siregar
Bendahara : H. Ali Akbar Darus
Wkl Bendahara : H. Dasuki Rahmat
Sususnan Pengurus Wilayah NU Sumatera Utara Tahun 1998 – Sekarang (Posisi Rais, Katib, Ketua dan Sekretaris ) sebagai berikut :
Periode 1998 – 1999 : Rais : Syekh Muchtar Muda Nasution
Wakil Rais : Prof. Dr. HM. Ridwan Lubis
Wakil Rais : KH. Ali Akbar Marbun
Katib : Dr. H. Hasan Mansur Nasution, MA
Wakil Katib : Drs. H. Mukhtar Efendy Siregar
Ketua : Drs. H. A. Rivai Siregar
Wakil Ketua : Drs. H. Amri Tambunan
Wakil Ketua : Drs. H. Anwar Noer Siregar
Sekretaris : Drs. H. Ahmad Zaini Nasution
Wakil Sekr : Drs.H. Mhd. Hatta Siregar
Periode 1999 – 2004 : Rais : Syekh Muchtar Muda Nasution
Katib :
Ketua : Drs. H. Anwar Noor Siregar
Sekretaris : Drs. H. Ahmad Zaini Nasution
Periode 2004 – 2007 : Rais : Drs. Asnan Ritonga
Katib : Drs. H. Musaddad Lubis, M.Ag
Ketua : Drs. H. Anwar Noor Siregar
Sekretaris : Drs. H. Abdullah Nasution
Bendahara : H. Ashari Tambunan
Perode 2007 – 2012 : Rais : Drs. H. Anwar Noor Srg (mengundurkan diri)
Katib : Drs. H. Torang Rambe
Ketua : H. Ashari Tambunan
Sekretaris : Drs. Misran Sihaloho, M.Si
Periode 2007 – 2012 (Antar Waktu sedang berjalan)
Rais : Prof. Dr. H. Pagar Hasibuan, MA
Katib : Drs. H. Musaddad Lubis, M.Ag
Ketua : H. Ashari Tambunan
Sekretaris : Drs. Misran Sihaloho, M.Si
Bendahara : Drs. H. Segaryono
Lembaga-lembaga :
- Lembaga Perekonomian : Ketua : C. Idham Dalmunthe
Sekretaris : Syamsurizal A. Bispo, SH, M.Kn
- Lembaga Ma’arif : Ketua : Drs. H.M. Idrus Hasibuan, MAP
Sekretaris : Drs. H. Muslim Lubis, SH, MA
- Lembaga Dakwah : Ketua : Drs. Sahdin Hasibuan, MA
Sekretaris : Habibi Siregar, MA
- Lembaga Bahtsul Masail : Ketua : Drs. H. Asnan Ritonga, MA
Sekretaris : Abrar M. Dawud Faza, MA
- Lembaga Pelayanan Kesehatan : Ketua : Achmad Rivai, S.Km, M.Kes
Sekretaris : Drs. Masrip Sarumpaet, M.Kes
- Lembaga Lesbumi : Ketua : H. Dahri Uhum Nasution
Sekretaris : Ahmad Ayub
- Lembaga P.B. Hukum : Ketua : H. M. Salamuddin Siagian, SH
Sekretaris : Ibnu Affan, SH.M.Hum
- Lembaga Pengembangan Pertanian: Ketua : Ir. Baharuddin Brutu
- Lembaga Ta’mir Masjid Indonesia : Ketua : Drs. H. Sarmadan Nur Siregar, M.Pd
Sekretaris : Poltak Harahap, S.Ag
- Lembaga Pengembangan Pertanian: Ketua : Ir. Baharuddin Berutu
Sekretaris : Pangihutan Hasibuan, SH.I
- Lembaga Kemaslahatan Keluarga : Ketua : Erwin Lubis, SH.I
Sekretaris : Panataran Simanjuntak
- Lembaga Kajian Pengemb.SDM : Ketua : Ir. Hamzah Lubis, SH, M.Si, CD
Sekretaris : Tetty Juliati, SE, MM
- IPNU Sumut : Ketua : Gunawan Abdi Hasibuan
Sekretaris : Ahmad Dahlan Lubis
- GP Anshor Sumut : Ketua : H. Fadly Yasir, S.Ag
Sekretaris : Zulkarnain, SE
Di kesempatan lain, wawancara dengan Drs. H. Burhanuddin Nasution di Kantor PWNU, sesepuh NU ini mengungkapkan bahwa tokoh utama sosialisasi NU di Sumut salahsatunya adalah Tuan Nuddin Lubis (alumni Ponpes Musthafawiyah Purbabaru, juga pembantu utama Syekh Musthafa Husein, politisi PPP dan anggota MPR-RI). Melalui Nuddin Lubis, NU menjadi mitra Departemen Agama. Salahsatu dampaknya banyak perguruan tinggi NU yang dinegerikan, misalnya IAIN-SU Medan yang berasal dari beberapa perguruan tinggi swasta NU di beberapa daerah di Sumut. “Inilah penyebab minimnya kader intelektual dan ulama karena tidak adanya lembaga pendidikan formal yang dikelola NU di Sumut”, tegas Burhanuddin Nasution.
Sesepuh NU yang lain, H. Hasan Basri Batubara menyebutkan bahwa NU di Sumut juga mengalami proses transformasi yang relatif lambat karena “terjebak” dalam ranah politik praktis. Pada tahun 1952 NU menjadi partai yang ikut pada Pemilu pertama 1955. NU bergandengan mesra dengan Orde Lama di mana Masyumi dibubarkan Soekarno. Masa Orde Baru NU ditekan dan berfusi dengan PPP sampai akhirnya tahun 1984 Abdurrahman Wahid (Gus Dur) dan tokoh muda NU lainnya menggagas “Kembali ke Khittah 1926”. Dengan mimik muka serius Hasan Basri Batubara berkata: “Sebelumnya, NU terlena kekuasaan dan lupa kepada umat”.
Pada kesempatan lain, penulis berbincang-bincang tentang banyak aspek sejarah NU lainnya untuk kepentingan pembukuan Sejarah NU Sumatera Utara dengan Prof. Abbas (Ketua PWNU Sumut 1994-1996), beliau berpesan agar NU saat ini kembali membangun kepercayaan umat lewat pendidikan, pesantren adalah simbol NU, dan merangkul para ulama untuk bersama-sama memikirkan persoalan yang dihadapi umat saat ini. Menurut Prof. Abbas yang dulu terkenal dengan ungkapannya “Mengislamkan NU” ini, bahwa NU harus melakukan diseminasi nilai-nilai Ahlus Sunnah Wal Jama’ah (Aswaja) ke pesantren-pesantren, inilah ajaran Islam Rahmatan Lil ‘Alamin yang diwariskan ulama NU kepada umatnya untuk membendung ajaran-ajaran yang tidak jelas islamnya saat ini. Bahkan, kata Prof. Abbas, Syekh Mustafa Husein (pendiri Ponpes Mustafawiyah dan NU Sumut) sendiri berpesan kepada umat agar masuk NU dan menjaganya demi kemaslahatan umat dan bangsa.
Ditambahkan lagi oleh Abdullah Nasution, bahwa setelah NU dibentuk di Padang Sidimpuan, namun sesuai dengan Pusat keresidenan Tapanuli adalah di Sibolga maka NU pun pertama sekali berkantor di Sibolga di kediaman Ketua Umum H. Baharuddin Thalib Lubis, kemudian pindah ke Padang Sidimpuan dan terakhir di tetapkan di Medan sampai hari ini. Kantor NU pertama Medan terletak di sekitar Jalan Perdana, kemudian pindah ke jalan Palang Merah dan sekarang kantornya di jalan Sei Batanghari No. 52 Medan.
Lampiran : Surat PW Nahdlatul Ulama Sumatera Utara
Nomor : 010/A.II.03/B/I/2011 tanggal 15 Shafar 1432H/20 Januari 2011
SUSUNAN PENGURUS WILAYAH NAHDLATUL ULAMA SUMATERA UTARA
ANTAR WAKTU MASA KHIDMAT 2011-2012
MUSTYASAR : 1. H. Musthafa Bakri Nasution
: 2. H. Ali Akbar Marbun
: 3. H. Abdul Wahab Dalimunthe, SH
: 4. Drs. H. Amri Tambunan
: 5. H. M. Kamaluddin Lubis
: 6. Drs. H. Burhanuddin Nasution
: 7. Ir. H. Amri Siregar
: 8. H. Ali Jabbar Napitupulu
: 9. Drs. H. Anwar Noor Siregar
:10. Drs. H. Maratua Simanjuntak
- Prof. Dr. H. Abbas Pulungan, MA
SYURIYAH
Rois : Prof. Dr. H. Pagar Hasibuan, MA
Wakil Rois : Drs. H. Imron Hasibuan
Wakil Rois : H. Abd. Hamid Ritonga
Wakil Rois : H. Syahrial Ams, SH, M.Hum
Wakil Rois : Drs. H. Amin Husin Nasution, MA
Wakil Rois : KH. Alimuddin Siregar
Wakil Rois : Drs. H. Nasrun Jami’ Daulay, MA
Wakil Rois : Prof. Dr. Katimin, M.Ag
Wakil Rois : H. Abdul Aziz Hasibuan, Lc, MA
Wakil Rois : Prof. Dr. H. Syukur Kholil Rambe
Wakil Rois : H. Torang Rambe, M.Ag
Wakil Rois : Drs. H. Sammah Pulungan
Katib : Drs. H. Musaddad Lubis, M.Ag
Wakil Katib : Drs. H. Hasnan Panggabean, Lc, M.Pd
Wakil Katib : Drs. H. Hamdan Yazid
Wakil Katib : Drs. Syarifuddin Daulay, M.Pd
Wakil Katib : Drs. Pangeran Harahap, MA
A’wan : 1. Drs. H. Syarakal Ahmadi Siregar
: 2. Drs. H. Romsil Harahap
: 3. Fahcruddin Kudadiri
: 4. Drs. H. Suten Harahap
: 5. Drs. H. Makmur Saleh Pasaribu
: 6. Drs. H. Abd. Rasyd Nasution
: 7. H. OK Zulkifli
TANFIDZIYAH
Ketua : H. Ashari Tambunan
Wakil Ketua : H. Salman Ginting, SH, M.AP
Wakil Ketua : Drs. Afifuddin Lubis, M.Si
Wakil Ketua : Drs. Syariful Mahya Bandar, M. AP
Wakil Ketua : Prof. Dr. H. Sya’ad Afifuddin Sembiring, M. Ec
Wakil Ketua : Drs. Suady Husin, SH, MS
Wakil Ketua : Drs. Mhd. Hatta Siregar, SH, M.Si
Wakil Ketua : Drs. H. Abdullah Nasution
Wakil Ketua : Upar Pulungan, SH
Wakil Ketua : H. Marahalim Harahap, S.Ag, M.Hum
Wakil Ketua : Drs. Parluhutan Siregar, MA
Sekretaris : Drs. Misran Sihaloho, M.Si
Wakil Sekretaris : Drs. Zainul Irfan Harahap, M.Pd
Wakil Sekretaris : Fazri Efendi Pasaribu, SH
Wakil Sekretari : Drs. H. Ediyanto, Ph.D
Wakil Sekretaris : Drs. H. Khairuddin Hutasuhut
Wakil Sekretaris : Emir El Zuhdi Batubara,SH
Bendahara : Drs. H. Segaryono
Wakil Bendahara : H. Hegiansyah, SE
Wakil Bendahara : Tatang Arbella, SH
Wakil Bendahara : Raidir Sigalingging, SE
Wakil Bendahara : H. Wan Yusuf Iziddin Baros, S.Sos
Demikianlah bahwa sejarah NU yang disajikan dalam tulisan ini masih relatif kurang sempurna untuk mendeskripsikan NU Sumut dalam lintasan sejarahnya. Namun bukan untuk membatasi, sebagai penutup “ringkasan sejarah NU Sumut” ini pewawancara (Abrar M. Dawud Faza, MA) berusaha menggali bagaimana analisis yang tepat untuk menggambarkan perjalanan sejarah NU masa lalu untuk diambil iktibar pada masa selanjutnya.
Dalam hal ini beberapa orang pengurus PWNU Sumut ditemui, di antaranya: Drs. H. Asnan Ritonga, MA (Ulama dan Ketua Lembaga Bahtsul Masail), H. Syahrial Ams, SH, M. Hum (Wakil Rois), Drs. H. Amin Husin Nasution, MA (Wakil Rois), KH. Alimuddin Siregar (Wakil Rois), Drs. H. Nasrun Jami’ Daulay, MA (Wakil Rois), Drs. H. Hasnan Panggabean, Lc, M. Pd (Wakil Katib), Drs. H. Hamdan Yazid (Wakil Katib), dan Drs. Syarifuddin Daulay, M.Pd (Wakil Katib), tokoh-tokoh NU Sumut ini pun menjelaskan bahwa NU saat ini harus kembali membangun kepercayaan umat, misalnya lewat pendidikan pesantren sebagai simbol NU dan merangkul para ulama untuk bersama-sama memikirkan persoalan yang dihadapi umat saat ini. Hampir senada semuanya berpendapat bahwa NU harus melakukan diseminasi dan sosialisasi nilai-nilai Ahlus Sunnah Wal Jama’ah (Aswaja) ke pesantren-pesantren, inilah kata mereka ajaran Islam Rahmatan Lil ‘Alamin yang diwariskan ulama NU kepada umatnya untuk membendung ajaran-ajaran yang tidak jelas islamnya saat ini. Bahkan, kata Syekh Ali Akbar Marbun, NU berasal dari ulama untuk umat, jadi seyogianyalah umat Islam masuk NU dan menjaga NU ini demi kemaslahatan umat dan bangsa. Wallahu a’lam.
(BERSAMBUNG ….)
Penulis: Abrar M. Dawud Faza, MA
(Telah dimuat pada majalah “Warta NU” edisi Perdana No. 1 Vol. 1 Tahun 2012)
Catatan: Mohon kritik, saran, dan masukan untuk kesempurnaan tulisan ini.