Medan – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Republik Indonesia, Nusron Wahid, melakukan kunjungan silaturahmi ke Kantor Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Sumatera Utara yang berlokasi di Jalan Sei Batanghari, Kota Medan, pada Rabu, 7 Mei 2025. Kunjungan ini menjadi momentum penting untuk mempererat hubungan antara pemerintah dan organisasi keagamaan, khususnya dalam isu-isu strategis di bidang pertanahan.

Kehadiran Menteri Nusron disambut langsung oleh Ketua PWNU Sumatera Utara, Marahalim Harahap, beserta jajaran pengurus. Pertemuan yang berlangsung dalam suasana hangat dan penuh kekeluargaan ini dihadiri oleh perwakilan dari berbagai unsur Nahdlatul Ulama, mulai dari pengurus cabang NU (PCNU) se-Sumatera Utara, hingga badan otonom dan lembaga NU seperti Muslimat NU, Fatayat NU, Gerakan Pemuda Ansor, IPNU, IPPNU, LPTNU, Lakpesdam NU, Lazisnu, dan Lembaga Dakwah NU (LDNU).

Dalam sambutannya, Ketua PWNU Sumut, Marahalim Harahap, menyampaikan apresiasi yang tinggi atas kesediaan Menteri ATR/BPN untuk berdialog langsung dengan jajaran NU. Ia menilai kunjungan ini sebagai wujud nyata sinergi antara NU dan pemerintah dalam mengatasi berbagai persoalan, khususnya yang berkaitan dengan hak atas tanah dan tata ruang di masyarakat.

“Kami merasa terhormat atas kunjungan Bapak Menteri ke kantor PWNU. Ini adalah kesempatan besar bagi kami untuk menyampaikan aspirasi umat, terutama dalam hal pengelolaan tanah wakaf dan legalitas lahan keagamaan,” ungkap Marahalim.

Menanggapi hal tersebut, Nusron Wahid dalam paparannya menegaskan pentingnya percepatan program sertifikasi tanah wakaf masjid, khususnya di wilayah Sumatera Utara. Menurutnya, tanah-tanah wakaf yang belum bersertifikat sangat rentan terhadap sengketa dan klaim pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.

“Program percepatan sertifikasi tanah wakaf adalah bagian dari upaya kita bersama untuk menjaga aset umat. NU sebagai organisasi besar yang punya struktur hingga tingkat desa, harus ambil bagian aktif dalam membantu Badan Kemakmuran Masjid (BKM) mengurus sertifikat tanah wakaf,” tegas Nusron.

Ia juga menambahkan bahwa penyelesaian persoalan agraria tidak cukup dilakukan secara administratif semata, tetapi juga harus dibarengi dengan pendekatan kultural dan spiritual. Dalam kesempatan itu, Nusron bahkan mengutip sejumlah ayat Al-Qur’an dan Hadis Nabi Muhammad SAW yang menyinggung pentingnya menjaga dan memanfaatkan tanah secara adil dan bertanggung jawab.

“Islam adalah agama yang sangat peduli terhadap keadilan sosial, termasuk dalam distribusi dan penggunaan tanah. Maka, sertifikasi tanah wakaf ini bukan hanya urusan hukum negara, tapi juga bentuk amanah keagamaan,” ujar Nusron dengan gaya tutur yang santai namun bernas.

Suasana pertemuan berlangsung akrab dan penuh kehangatan, diselingi canda khas Nusron Wahid yang mencairkan suasana. Turut mendampingi dalam kunjungan tersebut Kepala Kantor Wilayah BPN Sumut, Sri Pranoto, beserta sejumlah pejabat dari ATR/BPN pusat.

Dalam sesi dialog terbuka, beberapa Ketua PCNU dari kabupaten dan kota di Sumatera Utara menyampaikan langsung berbagai persoalan pertanahan yang mereka hadapi di daerah masing-masing. Mulai dari konflik lahan rumah ibadah, keterlambatan proses administrasi pertanahan, hingga minimnya pendampingan hukum dalam kasus-kasus agraria.

Menanggapi masukan tersebut, Nusron menyatakan komitmennya untuk membuka akses komunikasi langsung antara pengurus NU daerah dengan kantor-kantor pertanahan setempat. Ia juga menekankan pentingnya membangun kepercayaan dan kerja sama antara BPN dengan tokoh-tokoh agama agar berbagai persoalan dapat diselesaikan secara dialogis.

“Silakan manfaatkan struktur kami di daerah. Kalau ada yang sulit diurus, langsung laporkan ke kami. Jangan ragu, karena ini semua untuk kemaslahatan umat,” tambah Nusron.

Acara ditutup dengan foto bersama seluruh peserta, sebagai simbol kebersamaan antara pemerintah dan organisasi keagamaan dalam menjaga dan mengelola aset wakaf demi kepentingan umat. Kunjungan ini diharapkan menjadi awal dari kolaborasi yang lebih intensif antara Kementerian ATR/BPN dan Nahdlatul Ulama di Sumatera Utara.